Mediasi Konflik Aceh & Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Mediasi Konflik Aceh & Gerakan Aceh Merdeka (GAM) – Dalam beberapa dekade terkahir, rakyat Aceh harus mengalami kehidupan dalam suasana konflik yang disebabkan oleh gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ketidaksamaan kepentingan atau pun kurangnya perhatian dari pemerintah.

Suasana konflik yang ditimbulkan oleh gerakan separatis tersebut kemudian menarik perhatian dunia Internasional dan adanya desakan agar konflik tersebut dapat terselesaikan.

Moove VPN

Butuh VPN gratis kualitas premium? Dengan Moove VPN, semua konten di internet bisa diakses tanpa batas!

Download

Download

Dalam pembahasan ini bagaimana proses mediasi konflik di Aceh akan saya bahas dengan menggunakan research question, Bagaimana mediator memposisikan dirinya dalam mediasi penyelesaian konflik Aceh sehingga dapat teratasi dengan baik?

Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatera bagian utara NKRI yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekkah, ternyata pernah terjadi suatu konflik yang tidak bisa dilupakan oleh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Aceh.

Dalam tulisan ini, sebelum memasuki bagaimana tahap mediasi yang terjadi dalam upaya menyelesaikan konflik, saya akan menyebutkan dua sejarah konflik apa saja yang pernah terjadi di Aceh beserta tahun terjadinya.

1. 1.      Periode Daud Beureuh

Daud Beureuh dan pasukannya Dalu Islam/Tentara Isla turut membantu Indonesia untuk lepas dari jajahan Belanda, dengan jaminan pemerintah mau memberikan otonomi politik dalam penyelenggaraan syariat Islam. Namun pemerintah tidak menepati janji yang sudah disepakati. Akhirnya Daud Beureuh memimpin pasukannya untuk melawan tentara Indonesia sebagai bentuk proses. Pemberontakan atau pun konflik tersebut dimulai dari tahun 1953 dan usai tahun 1959. Pemberontakan tersebut usai tanggal 26 Mei 1959 saat Aceh diberi status

Daerah Istimewa dengan otonomi luas, utamanya dalam bidang adat, agama, dan

pendidikan.[1]

1. 2.      Periode Hasan Tiro dan deklarasi Gerakan Aceh Merdeka

Konflik ini terjadi melalui pemerontakan yang diwujudkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pembangunan yang terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Kelompok kecil yang dipimpin oleh Hasan Tiro ini memproklamirkan kemerdekaan di Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 dan memproklamirkan diri sebagai kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aspirasi kelompok separatis GAM  sebagian besar juga didasari latar belakang sejarah yang menyatakan bahwa Aceh tidak pernah ikut serta dalam peraturan zaman kolonial Belanda dan tidak pernah menjadi bagian bangsa Indonesia yang terbentuk pada 1945.[2] Munculnya kelompok ini ditanggapi oleh Orde Baru dengan cara represif. Hasil dari konflik antara ribuan anggota GAM dan tentara Republik Indonesia yang berlarut-larut, membuat Orba mengirimkan ribuan tentara sebagai alat untuk menumpas pemberontakan separatis GAM. Penyerangan-penyerangan oleh GAM Mediasi yang dianggap oleh elit politik di Aceh dan Jakarta sebagai gangguan atas proses pembangunan yang sedang berjalan.[3]

Kekerasan Pada Masa GAM

Selama masa konflik yang sudah banyak terjadi, terjadi pula banyak kekerasan dari konflik yang ada pada masa GAM atau pun yang diakibatkan oleh GAM dan juga tentara Indonesia. Setelah upaya CoHa yang gagal mewujudkan perdamaian di Aceh tahun 2003, baku tembak senjata api terjadi di hampir seluruh bagian Aceh. Baku tembak yang sering terjadi dilakukan oleh pemberontak bersenjata entah itu pasukan GAM atau pun masyarakat yang menolak GAM dan juga dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain baku tembak yang terjadi, ada juga kasus penculikan yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut. Penculikan oleh GAM dilakukan untuk meminta uang tebusan, dan hasil tebusan yang didapat akan dipakai untuk membiayai kegiatan mereka. Biasanya yang menjadi target adalah pegawai pemerintah, termasuk guru-guru, juga menjadi target. Alasannya adalah karena biasanya orang-orang tersebut lebih kaya dan bisa memenuhi uang tebusan. Masyarakat desa umumnya tidak menjadi target. Biasanya, pemimpin masyarakat bertindak dalam negosiasi kedua belah pihak dalam penculikan. Pemimpin masyarakat tersebut bisa Kepala Desa, dan juga Kepala Mukim (read: mukim adalah bentuk terkecil dari desa, satu desa terdiri dari beberapa mukim). Proses negosiasi dalam penculikan ini biasanya tidak mudah.[4]

Kekerasan yang berlaurt-larut dalam beberapa waktu di Aceh kemudian mulai menyurut setelah terjadinya tsunami di Aceh akhir tahun 2004. Tsunami yang menyebabkan kematian ratusan ribu orang di sekitar Aceh dan Pulau Nias di antaranya menyebabkan banyak tentara GAM yang tewas. Setelah tsunami tersebut, kasus penculikan dan kekerasan sudah mulai jarang terjadi bahkan hampir tidak pernah. Tetapi demi terwujudnya tujuan GAM untuk Aceh yang merdeka dan berdaulat, bantuan-bantuan internasional untuk korban tsunami Aceh kemudian dirampok untuk keperluan tentara GAM itu sendiri.

Konflik yang berlarut-larut atas adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia-GAM kemudian menarik perhatian dunia internasional untuk menanganinya. Desakan agar Indonesia bisa menyelesaikannya dengan segera kemudian menghadirkan pihak ketiga dari badan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang ingin segera menangani krisis di Indonesia.

Upaya perdamaian Indonesia-GAM sudah beberapa kali dilaksanakan. Adapun pihak ketiga sebagai mediator yang pernah hadir dalam upaya penyelesaian konflik tersebut mengalami kegagalan. Contohnya merupakan Henry Dunant Center (HDC). Kedua NGO itu gagal menciptakan perdamaian antara Indonesia-GAM sebagai pihak yang berkonflik. Kegagalan mediasi tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh HDC sendiri sebagai pihak mediator, tetapi pihak yang berkonflik yang tidak memakai akal yang rasional dalam penyelesaiannya bahkan lebih menginginkan konflik yang ada terus berlanjut karena dirasa lebih efektif dalam mencapat tujuan. Perbedaan tujuan Indonesia-GAM memang sangat bertolak-belakang sehingga membuat penyelesaian susah terjadi. GAM menginginkan agar Aceh dapat memisahkan diri dari Indonesia dan berdaulat penuh sedangkan Indonesia tentu saja berjuang mempertahankan Aceh sebagai perjuangan untuk mempertahankan keutuhan NKRI.

Mediasi Oleh Crisis Management Iniatives (CMI)

Setelah kegagalan dari HDC, pihak mediasi lain yang mencoba untuk meredakan konflik antara Indonesia dan GAM adalah Crisis Management Initiatives (CMI). CMI mulai memprakarsai perundingan damai di Aceh pada Januari 2005. Berbagai pertemuan dan dialog informal telah berhasil membahas dan mempertemukan isu yang paling sensitif diantara Indonesia-GAM. GAM bersedia menarik tuntutan merdeka dan menerima otonomi khusus. Seiring dengan hal tersebut, kondisi di Aceh sendiri tingkat keamanannya mulai membaik dan pemerintah merubah status darurat sipil menjadi tertib sipil. Puncaknya, pada tanggal 15 Agustus 2005, disepakati nota kesepahaman perdamaian antara RI dan GAM di Helsinki.[5]

Dengan terpilihnya mantan tentara yang mempunyai pandangan yang terbuka, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada pemilu tahun 2004, prospek untuk resolusi damai untuk konflik Aceh membaik. Dalam waktu singkat setelah menjabat, Kalla diminta untuk mendekati para pemimpin GAM mengenai pedamaian untuk mengakhiri konflik. Kenyataan dalam konteks bahwa tsunami tahun 2004 menewaskan lebih dari 150,000 orang, dan ribuan lainnya mengungsi. Kehancuran ini mendapat sorotan internasional dan mendorong upaya bantuan kemanusiaan besar-besaran. Tsunami juga merupakan pukulan yang cukup untuk kombatan di kedua belah pihak baik GAM maupun tentara Indonesia. Pada akhirnya hal itu menjadi katalis yang membawa kedua belah pihak ke meja perdamaian untuk melakukan perjanjian perdamaian dan memfasilitasi proses pemulihan Aceh. Dalam proses negosiasi perdamaian konflik Aceh, wakil pemerintah Republik Indonesia dan wakil dari Gerakan Aceh Merdeka bertemu untuk melakukan perundingan. CMI pun dipilih sebagai mediator karena pemimpinnya merupakan mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. [6]

Tempat perundingan dilaksanakan, kota Helsinki, Finlandia, di Kőnigstedt Manor antara Januari dan Agustus 2005, negosiasi ini membawa hasil ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian ini terdiri dari enam pokok bahasan berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh, Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, Partisipasi Politik, Ekonomi, Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, Pengaturan Keamanan, Pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan Penyelesaian perselisihan. MCI sebagai mediator mampu memposisikan dirinya dengan baik karena dia dari pihak netral yang berasal dari NGO, dan tidak punya kepentingan politik apapun sehingga dia mampu bersikap netral. Setelah putaran pertama, ketika Ahtisaari merasakan bahwa hasil positif dicapai ia mendekati Uni Eropa, yang menyetujui untuk mendanai sisa pembicaraan. Uni Eropa juga memegang peranan kunci dalam melaksanakan MoU dengan membentuk Aceh Monitoring Mission (AMM) bekerjasama dengan Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dimasukkannya perwakilan ASEAN dalam AMM dianggap untuk menenangkan anggota pemerintahan Indonesia yang bersikeras AMM memiliki lebih banyak komponen lokal. Pengalaman Indonesia dengan PBB di Timor Leste membuat hampir tidak mungkin untuk memiliki keterlibatan langsung PBB dalam pembicaraan atau proses implementasi.[7] Namun, satu negotiatior Indonesia mengingatkan bahwa pemerintah juga takut bahwa kegagalan untuk mencapai kesepakatan akan menggerogoti bantuan internasional lanjutan sangat penting untuk upaya bantuan tsunami.

Tercapainya perundingan antara RI-GAM dari putaran pertama hingga putaran kelima, dan diparafnya draft MoU Helsinki pada perundingan putaran kelima, adalah sebuah pencapaian yang amat penting dan mendasar bagi penyelesaian konflik Aceh. Meskipun demikian, bukan berarti dinamika perundingan berjalan mulus. Perundingan pada putaran pertama dan kedua sangat kritis, khususnya pada putaran kedua, karena terjadi dead lock, tidak ada titik temu, karena posisi kedua belah pihak yang berbeda, peran CMI dalam mencari alternatif rumusan perundingan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perundingan antara RIGAM. Bagaimanapun, kepiawaian Martti dan para pendukungnya di CMI. Martti bersedia menjadi perantara perundingan dengan syarat bahwa Pemerintah RI benar-benar ingin menyelesaikan persoalan separatisme GAM secara tuntas. Alasan lain, karena Martti sebagai juru runding adalah reputasi tokoh ini dalam persoalan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi jembatan untuk menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dari desain perundingan, di Helsinki dapat mendorong penyelesaian konflik secara permanen, bukan  cease fire atau gencatan senjata.

Daftar Pustaka

Lusia, Henny. 2010. Keberhasilan CMI Dalam Mediasi Konflik Di Aceh. Jakarta: Fisip UI

Zulkarnaen, Iskandar. Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik Di Aceh; Analisa Kegagalan HDC Serta Prospek Damai Mou Helsinki.

Nurhasim, Moch. Abdul Rahaman Patp, Fadjri Alihar, Lamijo. (2003) Konflik Aceh, Analisis

Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian.

.

Nurhasim, Moch, (Juli 2008), Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka, Kajian

Tentang Konsensus Normatif antara RI- GAM dalam Perundingan Helsinki, PUSTAKA

PELAJAR, Yogyakarta.