Irak di bawah Kekuasaan Saddam Hussein

Perang Irak-Iran – Kekuasaan Saddam Hussein di Irak dimulai pada tahun 1979 dimana dia mengendalikan negara melaui pihak yang berbeda, pihak yang berkaitan tersebut ialah mukhabarat atau intelijen, yang membantu Saddam dalam pembangunan Negara Mukhabarat.

Kekuasaan di dalam pemerintahan meliputi anggota keluarga Saddam dan juga suku-suku pendukung-nya.

Mulai bertumbuhnya kekuasaan Saddam Hussein terjadi di dalam hubungannya dengan perluasaan penciptaan dan ekspansi yang cepat di dalam sistem militer dan badan intelijen sipil yang langsung menjadi tanggung jawab presiden yang dibuat tahun 1968 awal. [1]

Sebelumnya Saddam adalah wakil presiden “Revolutionary Command Council” yang bertugas untuk melayani Presiden Ahmad Hassan al-Bakr sebagai kepala pelaksana. [2]

Saddam Hussein yang juga menjadi pemimpin organisasi keamanan dan intelijen bernama Jihaz al-Mukhabarat al-Ama membagi Mukhabarat menjadi tiga biro yaitu politik, administrasi, dan biro spesial yang khusus menangani operasi rahasia, counterintelligence, propaganda, dan industri keamanan dan militer.

Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Mukhabarat State yang merupakan julukan Irak pada saat itu.

Apa yang dilakukan oleh Saddam Hussein adalah sesuai dengan pandangan Realisme tentang negara yang harus meletakkan keamanan sebagai kepetingan pertama agar negara tersebut dapat selamat di dalam kondisi domestik dan internasional.

Pemerintahan yang otoriter merupakan hal yang paling menyolok dalam praktek politik di Irak meskipun telah lepas dari sistem monarki, sama seperti dengan negara-negara Timur Tengah lainnya yang masih otoriter dengan sistem monarkinya.

Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat bertindak untuk membangun Irak menjadi negara mempunyai kapabilitas besar di Timur Tengah.

Hal ini dilakukan agar Irak mampu meredam kekuatan Iran dan juga menahan Turki yang larut dalam politiknya yang menentang Barat.

Dalam kacamata paradigma realisme yang dilakukan Amerika Serikat tersebut adalah tindakan untuk  menguatkan posisi negara mereka dalam pengaruh dan kepentingan nasionalnya di Timur Tengah dimana dunia pada saat itu masih berada dalam Perang Dingin.

Revolusi Islam yang terjadi di Iran pada 1979 memberi ketakutan bagi Amerika Serikat yang khawatir akan sistem di Timur Tengah yang merupakan sumber kepentingan nasional Amerika Serikat. Iran yang “baru” menentang Barat dan juga adalah anti terhadap kapitalisme Amerika yang juga merupakan musuh ajaran Islam.

Situasi ini membuat Amerika Serikat yang khawatir akan pertumbuhan Iran yang akan mempengaruhi negara-negara di Timur Tengah lain untuk melakukan revolusi dengan cepat melakukan tindakan strategis untuk mendukung segala tindakan Saddam di Irak dan menjadikan Irak menjadi pemain di Timur Tengah.

Dengan adanya balance of power di dalam kawasan Timur Tengah yang dimainkan oleh Irak-Iran merupakan hal rasional yang diambil untuk mempertahankan keperntingan nasional Amerika Serikat. Tentunya kondisi ini yang menjadi awal dari perang antar Irak-Iran.

Revolusi Islam di Iran

Iran yang berada di bawah kepempinan Reza Pahlavi sebelum terjadinya revolusi Islam di Iran dan saat berlangsungnya Perang Dunia II menggantikan ayahnya untuk menjadi Shah di Iran. Shah Reza Pahlavi merupakan orang yang sangat dekat dengan barat dan juga pernah pula untuk melakukan westernisasi di Iran.

Sistem pemerintahan yang monarki di Iran yang memberikan kesempatan besar bagi para pejabat besar negara untuk melakukan penyelewengan kekuasaan dan korupsi salah satu yang menjadi kemungkinan untuk hancurnya monarki dan berlangsungnya revolusi di Iran. Berkembangnya Islam Syiah di Iran juga berperan dalam terjadinya Revolusi yang terjadi di Iran. [3]

Praktek Syiah di Iran yang sudah ada sejak kekuasaan Shah Ismail percaya dengan nilai-nilai di dalam misi Nabi Muhammad dan juga kepercayaan mereka terhadap Nabi Muhammad sebagai “Seal of the Prophets”. [4]

Keberadaan mujtahids yang dituliskan oleh Sir John Malcolm sebagai orang-orang yang mengerti akan hukum agama tertulis, pengetahuan mereka dan kekuasaan atas hukum Syariah merupakan seseorang yang tidak boleh dipertanyakan kedaulatannya dan juga mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat.

Mujtahids yang yang terpilih gelar tambahan ayatollah, Malcolm menuliskan bahwa gelar ini didapatkan melalui persetujuan para pengikutnya.

Puncak Revolusi Islam di Iran yang terjadi pada tahun 1979 yang dimulai pada 1978 dengan protes masyarakat Iran terhadap kekuasaan Shah atas pengasingan Khomeini di Paris. Sebalik dari pengasingannya dari Paris Khomeini mengajak semua pekerja-pekerja untuk melakukan protes terhadap pemerintahan Shah.

BACA JUGA:  Perjanjian Westphalia dalam Hubungan Internasional

Akhirnya mereka pun mengindahkan ajakan tersebut dan kemudian meninggalkan pekerjaan mereka untuk melumpuhkan pemerintahan Pahlavi. [5]

Di Teheran para revolusioner melakukan aksi vandalisme terhadap restoran cepat saji “Kentucky Fried Chicken” dan mengganti slogan itu menjadi “Our Fried Chicken” dan juga Masyarakat Iran melakukan aksi balas dendam terhadap Shah dan juga para pendukungnya.

Khomeini yang naik sebagai “supreme leader” yang dipilih rakyat memberikan pilihan ya atau tidak untuk menjadikan Iran sebagai “Religious Government”.

Pahlavi yang diasingkan dan memanasnya situasi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran menjadi memanasnya hubungan kedua negara antar Iran-AS.

Amerika Serikat yang dijuluki sebagai ”The Great Satan” oleh para mahasiswa dan pelajar Iran semakin khawatir ketika kedutaan berhasil diduduki oleh pelajar dan sebanyak 52 warga negara Amerika Serikat di kedutaan besar menjadi sandera para pelajar dan mahasiswa.

AS dan Iran melakukan negoisasi untuk pemulangan para sandera salah satunya adalah dengan wadah PBB dimana utusan dari PBB akan datang Iran untuk melakukan penjemputan terhadap mereka.

Negoisasi pun selalu buntu hingga akhirnya Carter presiden AS saat itu memutus hubungan diplomatik dengan Iran dan melakukan misi pemebebasan dengan kekuatan militer namun misi ini gagal.

Hubungan Amerika Serikat dan Iran sangat buruk dan banyak negara yang meminimalkan hubungannya dengan Iran akibat dari kejadian di Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Dalam hal ini terlihat sekali bagaimana Amerika Serikat sangat ketar-ketir ketika warga negara mereka disandera oleh para pelajar Iran.

AS melakukan dukungan terhadap Irak untuk memerangi tetangganya Iran dalam membentuk “balance of power” di kawasan Timur Tengah namun juga bukan hanya untuk itu namun juga belajar bagaimana “security” AS terancam sebagai efek Revolusi Islam Iran.

perang irak-iran
Gambar: wallpaperup.com

Perang Irak-Iran (1980-1988)

          Dengan dideklarasikannya Republik Islam Iran pada tanggal 1 April 1979 dan Saddam Hussein yang menjadi presiden Irak setelah deklarasi tersebut pada 16 Juli, Irak dibawah Saddam melakukan pembatalan terhadap Perjanjian Algiers.

Peristiwa ini yang menjadi awal para prajurit Irak memasuki wilayah Iran untuk tujuan invasi, mengetahui hal tersebut Iran yang menganggap apa yang dilakukan oleh Irak adalah sebuah agresi perang Iran tak tinggal diam dalam mengantisipasi serangan yang lebih besar.

Apa yang dilakukan oleh Irak dalam menginvasi Iran terlepas dari permasalahan teritori yang diklaim oleh Irak dapat dilihat dari sisi lain dimana Iran yang baru saja melakukan revolusi dari sistem monarki ke dalam sistem yang menjadikan Islam sebagai fundamental pemerintahan.

Revolusi Islam yang terjadi di Iran dianggap dapat mengganggu kepentingan nasional Irak yang sistem pemerintahannya di bawah Saddam adalah otoriter dan dapat menimbulkan revolusi di Irak dan bahkan di negara-negara Timur Tengah lainnya.

Di samping itu Amerika Serikat yang sangat memainkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah tentunya tidak ingin masalah kepentingan nasionalnya terganggu oleh revolusi di Iran yang mengganggu stabilitas di Timur Tengah.

Amerika Serikat merupakan negara yang sangat supportive terhadap pemerintahan Irak di bawah Saddam dan membesarkan Irak sebagai negara berpengaruh di Timur Tengah.

Iran yang harus mempertahankan kedaulatannya setelah diserang Irak tentunya harus melakukan sesuatu sebagai negara yang adalah aktor rasional.

Iran melakukan segala bentuk pertahanan untuk menjaga kedaulatannya dengan mengirimkan pasukan dan tank di daerah perbatasan tidak terkecuali melalui serangan udara.

Iran yang baru saja melakukan revolusi atas ketidakpuasan rakyat atas kepemimpinan Shah tentunya tidak ingin momentum revolusi yang telah berjalan musnah begitu saja akibat agresi Irak Saddam.

Irak yang memulai agresi tidak lama kemudian melihat untuk kemungkinan melakukan gencatan senjata namun hal ini ditolak oleh Iran yang menganggap Irak adalah negara yang memulai agresi dan tetap melancarkan serangan terhadap tentara-tentara Irak.

Dapat dianalisis apa yang dilakukan Iran dalam menolak melakukan gencatan senjata adalah tindakan yang rasional melihat sikap Irak yang terlihat defensive padahal agresi belum berlangsung lama.

BACA JUGA:  Faktor-Faktor Terjadinya Gerakan Separatisme

Penolakan atas gencatan senjata oleh Iran menyebabkan perang berlangsung lama dan memakan banyak korban dan biaya. Irak yang membiayai perang menggunakan hasil penjualan minyaknya mendapatkan masalah keuangan yang dapat menyeret Irak ke dalam krisis.

Di tengah perang yang berjalan antar kedua negara perlahan berjalan lambat dikarenakan kekurangan perlengkapan perang dan harus bergantung pada dukungan negara dunia ketiga dalam persediaan militer.

Irak menggunakan senjata kimia berupa gas beracun dalam peperangan ini yang mengakibatkan banyak anak-anak dan wanita yang menjadi korban gas beracun tersebut. Sedangkan Iran menggunakan tenaga anak-anak di bawah umur untuk menjadi tentara melawan dan mempertahankan serangan Irak.

Ada yang menarik dalam perang yang terjadi antara kedua negara ketika Iran yang baru saja melakukan revolusi menahan sandera Amerika Serikat di Lebanon saat itu. Hal ini menimbulkan terjadinya pertukaran sandera dengan persenjataan dari Amerika Serikat secara ilegal dan rahasia.

Ketakutan Amerika Serikat yang tercermin di dalam politik luar negerinya menyebutkan bahwa negara akan melindungi warga negaranya dimana pun berada mengakibatkan Iran mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut.

Ketakutan negara-negara superpower akan terjadinya kemenangan Iran di dalam perang yang dapat mengakibatkan berdirinya dunia Islam di Timur Tengah mengakibatkan Uni Soviet yang menjadi pemimpin blok timur ikut mengintervensi.

Irak yang mengalami embargo persenjataan dari Uni Soviet, kembali mendapatkan suplai persenjataan dengan ditandanganinya perjanjian perdagangan senjata antar kedua negara hingga pada tahun 1987 dan juga dukungan Amerika Serikat yang semakin meningkat.

Perang yang terjadi ini menimbulkan ancaman terhadap kepentingan nasional kedua negara aktor Perang Dingin yang ingin memainkan peran dan pengaruhnya di Timur Tengah.

Untuk tetap menjaga dan mengurangi adanya kemungkinan bangkitnya Islam di Timur Tengah dan menganggu stabilitas Uni Soviet dan AS tindakan kedua negara untuk meningkatkan security-nya dan power di kawasan dengan melakukan hal tersebut dapat dimengerti dalam meraih kepentingannya.

Perang yang terjadi juga menyebabkan kapal tanker Kuwait memakai bendera Amerika Serikat agar tidak menjadi sasaran dari kedua negara.

Serangan Iran terhadap Kuwait dibalas oleh AS dengan menyerang kapal perang dan oil platform milik Iran di lain pihak Irak menyerang terminal minyak Kuwait.

Perang berakhir ketika pesawat terbang komersil Iran ditembak jatuh USS Vincennes yang mengira bahwa pesawat tersebut merupakan pesawat tempur dan Khomeini melakukan pidato untuk menerima gencatan senjata. Resolusi PBB ditandangani dan mengakhiri delapan tahun perang Irak-Iran.

Perang Irak-Iran: “Strategic Detterence” 

Dalam konflik yang terjadi antara Irak-Iran peran dari angkatan udara dalam menjalankan tugasnya merupakan peran penting untuk menciptakan “detterence”.

Hal ini merupakan tindakan-tindakan strategis yang dilakukan oleh kedua angkatan udara kedua negara tersebut.

Kedua negara yang memiliki industri minyak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka dapat menjadi objek serangan udara yang menjadi titik objek strategis untuk memberi efek detterence. [6]

Pada kedua negara, khususnya Irak, para tentara dianggap merupakan alat yang paling penting di dalam militer dikarenakan konsep “strategic bombing” yang dapat menghancurkan kemampuan musuh belum tentu dapat diterima dalam konsep perang, sehingga kemampuan fisik tentara untuk menempati wilayah lawan sangat menentukan dalam operasi militer.

Kedua tentara memiliki peran politik internal untuk mempertahankan kontrol terhadap rakyat sipil, oleh angkatan udara harus bersiap memberi penunjang bagi tentara untuk menjalankan misinya.

Perang udara antara Iran dan Irak merupakan perang udara taktis dengan pesawat tempur seperti F-4, F-5, Sukhoi, dan Mig-23 yang menjadikan perang ini menggunakan persenjataan konvensional.

Untuk memberi efek gentar terhadap salah satu negara pesawat tempur harus memasuki wilayah negara musuh dengan mampu menghindari serangan dari lawan dan berhasil melakukan serangan balasan.

Kedua negara yang memiliki aset penting berupa minyak yang tidak dapat secara memadai dikarenakan kemudahan yang ada untuk menyerang aset strategis tersebut.

Daerah kilang dan tempat penyimpanan minyak dapat mengalami kerusakan berat apabila diserang melalui udara. Kedua negara yang tidak dapat mempertahankan aset pentingnya harus melakukan pencegahan terhadap serangan terhadap aset mereka.

Dalam melakukan hal ini dan meyakinkan bahwa negara memiliki kapabilitas untuk menyerang aset penting salah satu negara, kedua negara harus meyakinkan satu sama lain bahwa kemampuan angkatan tempur mereka memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan serius serta tekad menggunakan taktik tersebut.

BACA JUGA:  Korean Wave dan Peningkatan Perekonomian Korea Selatan

Dapat disimpulkan Detterence dapat menciptakan keseimbangan antar kedua negara untuk menjaga aset strategisnya selama negara memiliki kemampuan dan tekad.

Kondisi Irak-Iran Setelah Perang dan Saat Ini

Perang antar dua negara berakhir tanpa pemenang setelah Ayatollah Khomeini yang menerima ajakan gencatan senjata dan dilanjutkan dengan disetujuinya resolusi PBB pada tanggal 20 Agustus 1988.

Perang tersebut telah menimbulkan efek-efek sendiri di dalam lingkungan nasional Irak-Iran.

Pengeboman yang terjadi di sebagian kilang minyak kedua negara, kematian tentara, angkatan udara, dan angkatan laut merupakan kehancuran yang sangat signifikan terhadap kedua negara.

Di Irak banyak warga negara yang masih menjadi tahanan di Iran dan banyak pula yang sudah gugur, perekonomian Irak pun mengalami masa krisis dimana Irak menambah utang kepada Kuwait, Arab Saudi dan negara teluk lainnya. [7]

Pendapatan minyak Irak pada tahun 1980 yang berhasil meraup $26.1 billion, namun di tahun 1988 pemerintah Irak hanya mampu mengumpulkan $11 billion.

Irak yang setelah perang memerlukan tambahan dana untuk membiayai krisis dan mempertahankan stabilitas di Irak, Saddam meminta pinjaman kepada Kuwait namun permintaan ini ditolak. Irak juga memberikan usul kepada negara-negara OPEC untuk meningkatkan harga minyak menjadi $25 per barrel.

Tidak lama kemudian Irak menginvasi Kuwait yang kemudian menyebabkan Amerika Serikat beserta sekutu menyerang Irak diakibatkan menganggu kepentingan nasional Amerika Serikat yang ada di Kuwait.

Apa yang dilakukan oleh Irak merupakan tindakan yang tidak rasional dengan menyerang sekutu dari Amerika Serikat yang juga merupakan pendukung Irak dalam membangun negaranya.

Saat ini Irak sangat terpuruk sebagai negara di Timur Tengah yang tidak lagi kuat pengaruhnya di kawasan.

Negara Iran selepas usainya perang dengan Irak juga mengalami banyak kehilangan kekuatan militernya termasuk juga anak-anak yang menjadi tentara dalam melawan Irak.

Revolusi Islam yang berhasil dipertahankan hinga kini membuat Iran menjadi salah satu musuh Amerika Serikat dan juga saudaranya Israel.

Namun adanya para masyarakat Iran yang tertarik pada budaya barat dan juga yang ingin mempertahankan nilai Islam jauh dari barat menyebabkan sedikit adanya perpecahan dalam kubu masyarakat.

Iran yang terus mengembangkan persenjataan nuklir-nya dengan dukungan Rusia membuat situasi panas di Timur Tengah. Dengan kapabilitas yang luar biasa Iran menjadi pemain yang berpengaruh di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Bergquist. M. The Role Of Airpower In The Iran-Iraq [Ebook]

Colonel Maedh Ayed Al-Lihaibi. (1989) An Analysis Of The Iran-Iraq War: Military Strategy And Political Objectives [Research Report]

Fattah H. & Caso F. (2009) A Brief History of Iraq. New York : Facts On File

January. B. (2008) The Iranian Revolution. Minneapolis : Twenty First Century Books

Karsh. E. (2002) The Iran-Iraq War 1980-1988 UK : Osprey Publishing

Polk. W.R. (2009) Understanding Iran Ebook : Palgrave Macmillan

Rajaee. F. (1993) The Iran-Iraq War : The Politics of Aggression University Press of Florida

Viotti, P.R. & Kauppi, M.V. (1999) International Relation Theory : Realism, Pluralism, Globalism, And Beyond, New York: Ally & Bacon

 

Walt. S. M. (1998) International Relations: One World, Many Theories [journal]


[1]               Hallah Fattah & Frank Caso, A Brief History of Iraq (New York : Facts On File, 2009)  hal.220.

[2]               Ibid.

[3]               William R. Polk, Understanding Iran (Ebook : Palgrave Macmillan, 2009) hal.68.

[4]               Ibid., hal.71.

[5]               Brendan January, The Iranian Revolution (Minneapolis : Twenty First Century Books, 2008) Hal.42.

[6]                   Maj Ronald E. Bergquist, The Role Of Airpower In The Iran-Iraq War hal.42.

[7]               Hallah Fattah & Frank Caso, A Brief History of Iraq (New York : Facts On File, 2009)  hal.226.

Artikel ini disumbangkan oleh Herry Butar-Butar sebagai Penulis Tamu.

1 KOMENTAR

  1. Daftar ini juga termasuk 11 negara yang mempunyai total 66 daerah tergantung (dependency), di mana 23 di antaranya tidak ditinggali secara permanen dan oleh karena itu tidak ada dalam daftar negara menurut jumlah penduduk . Totalnya adalah 259 negara dan daerah tergantung.

TINGGALKAN KOMENTAR