Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Soekarno dan Soeharto – Pada masa pemerintahan pasca kemerdekaan Indonesia, keadaan politik luar negeri Indonesia ditentukan oleh keadaan domestik atau pergejolakan yang terjadi di dalam negara ini. Peristiwa tersebut menghasilkan politik luar negeri Indonesia yang dinamakan politik bebas aktif. Politik bebas aktif ini terbentuk dengan berbagai pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang melihat keadaan politik internasional pasca Perang Dunia ke-2 melahirkan dua kekuatan besar dengan ideologi negaranya yang menyelimuti keadaan masyarakat internasional yaitu, kubu Uni Soviet dengan Amerika Serikat.

Pelaksanaan Politik Bebas Aktif pada masa Orde Lama, saat sistem parlementer digunakan oleh Presiden Soekarno, kebijakan politik bebas aktif Indonesia adalah dengan tidak memilih atau berpihak pada salah satu kubu tersebut dan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkontribusi menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada dua kubu besar tersebut. Dengan Idealisme yang tinggi, Indonesia menjunjung perdamaian dunia sambil mengusahakan perjuangannya menyelesaikan masalah Irian Barat dalam wadah PBB, namun dalam masalah Irian Barat prakteknya selalu nihil. Pada masa 4 kabinet pertama, Indonesia mendekatkan diri dengan Amerika Serikat dikarenakan pandangan Sukiman terhadap Komunis dan Uni Soviet yang dipimpin oleh Stalin meskipun pada akhirnya berubah saat Stalin turun  dan John Foster Dulles memerintah Amerika Serikat.

kebijakan luar negeri soekarno

Ketidakmampuan pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer dalam menyelesaikan masalah Irian Barat membuat pemimpin Indonesia harus mengganti sistem pemerintahannya menjadi sistem Demokrasi Terpimpin dan juga kepribadian Soekarno yang ingin mendominasi negara meskipun tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjalankan politik luar negeri sesuai dengan keinginannya. Kepemimpinan Soekarno ini dimulai dengan membawa masalah Irian Barat kedalam PBB, dan pada tahun 1957, resolusi masalah tersebut menempuh kegagalan dan memperburuk hubungan Indonesia dengan Belanda dan pada  akhirnya 1960, Indonesia mengeluarkan diri dari PBB karena dianggap tidak mendapatkan keuntungan dari organisasi internasional tersebut.

BACA JUGA:  Kebijakan Soekarno di Masa Perang Dingin

Keagresifan Soekarno dan kepribadiannya dalam mengambil keputusan menciptakan suatu kebijakan untuk merebut Irian Barat dengan kekuatan militer Indonesia sendiri yang mengakibatkan kekhawatiran Amerika Serikat akan kapabilitas Indonesia terhadap kekuatannya, sehingga Amerika Serikat mengirim utusannya untuk berdiplomasi lansung dengan Soekarno dalam masalah penyelesaian Irian Barat tersebut. Pelaksanaan politik luar negeri dalam masa pemerintahan Soekarno menurut kelompok kami sudah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai dari politik bebas dan aktif Indonesia.

Dengan selesainya masalah Irian Barat dan terbentuknya Gerakan Non-Blok, dapat kami katakan dominasi Soekarno terhadap Indonesia menuntun negara ini kepada kesuksesan dan tercapainya tujuan dari negara ini, hal ini memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang independen dan kepemimpinannya sangat terlihat oleh masyarakat internasional.

Jatuhnya Soekarno mewariskan inflasi yang sangat tinggi kepada kepemimpinan Soeharto, dan hal ini mengakibatkan Presiden Soeharto harus membuka investasi asing dan mengambil pinjaman luar negeri dalam kebijakannya untuk menstabilkan kembali keadaan ekonomi Indonesia. Politik Indonesia dibawah kepemimpinan  Soeharto dengan prinsip anti-komunisnya membuat hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memburuk, dengan pemikiran bahwa partai komunis di Indonesia pada saat itu mendapat bantuan dari negara tersebut, meskipun hubungan dengan Uni Soviet tetap terjalin dengan baik.

BACA JUGA:  Logosentrisme dalam Metodologi Ilmu Hubungan Internasional

Dengan tujuan membangun ekonomi Indonesia, maka Soeharto harus meningkatkan keamanan dan memberikan rasa kepercayaan terhadap investor asing agar investor tersebut dapat menanamkan modalnya di Indonesia, namun kebijakan politik luar negeri ini membuat Indonesia menjadi sangat beketergantungan terhadap modal asing dan pinjaman dari luar negeri, hal ini menyebabkan sektor mikro ekonomi kita menjadi terhambat dan pinjaman luar negeri ini pun hanya dirasakan oleh masyarakat Jawa dan sekitarnya saja sehingga membuat pembangunan menjadi tidak merata di wilayah lain. Pinjaman luar negeri sangat membantu dalam membangun Indonesia namun melahirkan benih-benih perpecahan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, hal ini memberikan dampak negatif dalam domestik.

Adanya konflik dengan Malaysia yang dimulai saat pemerintahan Soekarno memberikan ruang untuk menyelesaikan konflik tersebut, hal ini dimulai dengan pembentukan ASEAN yang merupakan integrasi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara dan juga yang awalnya negara-negara anti-komunis. Indonesia juga menjadi negara kepercayaan Barat, berbeda pada zaman Soekarno yang tidak menginginkan adanya investasi dari pihak asing.

Situasi lain yang membedakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia Soeharto dengan Soekarno adalah Soeharto menginvasi Timor-Timur untuk menjadikan negara tersebut sebagai bagian dari negara Indonesia, dengan asumsi Timor-Timur menganut paham sosialis dan membawa kekhawatiran  terhadap Indonesia akan paham tersebut kembali berkembang. Politik Indonesia yang sangat dekat dengan Barat pada saat itu membuat Indonesia sangat didukung pada dekade 1980-an dan mendominasi ASEAN, namun semua dukungan Barat terhadap Indonesia semakin lama menjadi berkurang seiring berakhirnya perang dingin dengan Amerika Serikat sebagai pemenang.

BACA JUGA:  Policy Brief Indonesia

Ketergantungan utang luar negeri Indonesia membuat posisi Indonesia terpuruk pada saat krisis Asia Tenggara yang dimulai 1997. Situasi ini mengakibatkan Indonesia harus menambah pinjaman lagi terhadap IMF (International Monetary Fund). Dapat disimpulkan, pelaksanaan dari politik bebas aktif yang dipraktekkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto, sangat tergantung dan lebih memilih pihak Barat sehingga tidak mencerminkan nilai bebas dalam politik bebas-aktif, namun kepemimpinan Indonesia di dunia Internasional, khusunya dalam ASEAN sangat terlihat signifikan.

Kesimpulan dari kelompok kami adalah politik bebas-aktif dalam pemerintahan Soekarno bejalan sesuai dengan konsep politik bebas-aktif itu sendiri, seperti netralitasnya didunia internasional (menjalankan nilai bebas dalam politik luar negerinya). Berbeda dengan pemerintahan Soeharto yang sangat bergantung dengan salah satu pihak dan menghilangkan citra bangsa Indonesia yang independen, serta tidak mencerminkan nilai “bebas” dari politik luar negeri Indonesia.  Namun kesuksesan dari pelaksanaan politik luar negeri dari dua rezim ini memberikan keberhasilan masing-masing rezim yang memberi manfaat besar terhadap keadaan Indonesia. Jadi kedua rezim tersebut tetap berhasil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia meskipun memiliki dampak terhadap kebijakan yang dilakukan.

 

Artikel ini disumbangkan oleh Herry Butar-Butar sebagai Penulis Tamu.

TINGGALKAN KOMENTAR