Siapkah Indonesia Menurunkan Derajat Hubungan Bilateral dengan Australia? – Beberapa minggu terakhir media lokal Indonesia dan Australia sedang heboh memberitakan masalah penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Hal ini menimbulkan kontroversi karena sesungguhnya kedua negara telah mengadakan kerjasama antar badan intelijen dan pertukaran informasi berdasarkan Traktat Lombok 2006.

Traktat Lombok 2006 berisi soal pertahanan dan keamanan kedua negara. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa kedua negara berkomitmen untuk saling berkonsultasi dalam bidang terorisme, pertahanan, dan berbagi informasi keamanan dan intelejen. Namun, penyadapan yang dilakukan oleh Australia sungguh mencederai prinsip negara bersahabat dan bertetangga dekat. Penyadapan pada tahun 2007 itu dilakukan terhadap sekitar 10 orang pejabat Indonesia di antaranya yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Hatta Rajasa (Sekretaris Kabinet saat itu) dan Sri Mulyani (Menko Ekuin saat itu).

Kecurangan tersebut terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan agen CIA, yang diterbitkan oleh 2 media massa negara Australia, Guardian dan ABC. Sikap masyarakat dan pemerintah setelah munculnya isu penyadapan ini, ada beberapa tindakan dari masyarakat dan pemerintah yang menuntut Pemerintah Australia meminta maaf dan bertanggungjawab atas penyadapan tersebut. Pada lapisan masyarakat, demo ke Kedubes Australia semakin sering untuk menuntut permintaan maaf Australia.

BACA JUGA:  JalanTikus.com, Penyedia Software dan Games Gratis 100% Legal

0,,17245449_303,00

Selain demonstrasi, di dunia maya juga terjadi aksi saling serang antara hacker Indonesia dan Australia. Hacker Indonesia sukses meretas situs-situs yang berasal dari Australia seperti situs Kepolisian Federal Australia (AFP) dan Bank Sentral Australia. Pemerintah juga mengirim surat ke pihak Australia meminta penjelasan dan menarik Duta Besarnya di Australia untuk dimintai keterangan. Selain itu, konflik ini juga merembet ke bidang militer dan bisnis. Di bidang militer, pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerjasama militer dan intelijen seperti latihan bersama dan saling tukar informasi intelijen.

Sedangkan pada bidang bisnis, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) selaku perusahaan plat merah menghentikan sementara perundingan dengan peternak dari Australia untuk investasi sebesar Rp 350 milyar terhadap tiga atau empat peternakan disana. Menilik hubungan investasi Australia dan Indonesia sebenarnya kedua negara ini saling membutuhkan. Australia merupakan salah satu pengekspor produk pertanian seperti ternak hidup dan gandum terbesar ke Indonesia sedangkan Indonesia merupakan negara nomor sepuluh pengekspor berbagai macam produk ke Australia.

BACA JUGA:  Faktor-Faktor Terjadinya Gerakan Separatisme

 

Pada tahun 2012, tercatat nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 10,2 Miliar dolar AS. Australia merupakan salah satu dari sepuluh negara terbesar yang berinvestasi di Indonesia, tercatat tahun 2012 total investasi Australia di Indonesia mencapai sekitar 743,6 juta dolar AS. Sehingga, Australia tercatat sebagai salah satu mitra perdagangan strategis bagi Indonesia.

Melihat faktor-faktor tersebut, beranikah Pemerintah Indonesia menurunkan derajat hubungan bilateral dengan Australia? Siapkah pemerintah mencari investor dari negara lain? Sejujurnya, Australia juga membutuhkan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan dan Investasi Australia, Andrew Robb, kepada media Theconversation.com, “Indonesia has a middle class twice the size of Australia’s population and, given its proximity, it is a market Australia should develop, so invest in Indonesia would be great”. Intinya, Australia melihat Indonesia sebagai pasar yang besar ditunjang dengan adanya pertumbuhan yang pesat dan besar jumlah kaum menengah Indonesia.

 

Artikel ini disumbangkan oleh Fadli Firmansyah sebagai Penulis Tamu.

Sumber Gambar:

Gambar 1

BACA JUGA:  Diplomasi: Struktur Badan Kementerian Luar Negeri RI

Gambar 2

TINGGALKAN KOMENTAR