Home » Hubungan Internasional » Konflik Timor Timur yang Berkepanjangan
Bendera Timor Leste (Google.com)
Bendera Timor Leste (Google.com)

Konflik Timor Timur yang Berkepanjangan

Bendera Timor Leste (Google.com)

Bendera Timor Leste (Dulunya Timor Timur) (Google.com)

Konflik Timor Timur yang Berkepanjangan – Dalam berbagai kasus di Nusantara, konflik merupakan sesuatu yang rutin terjadi. Termasuk sebuah konflik yang dulunya melibatkan negara yang sudah merdeka dari Indonesia, yaitu Timor Timur atau sekarang menjadi negara berdaulat dengan nama Timor Leste. Proses panjang merdekanya Timor Leste dari Indonesia menghadirkan konflik yang berkepanjangan.

 

Research Questions:

  1. Apa sebab atau pun alasan yang menjadikan Timor Timur (Timor Leste) kini menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh?
  2. Bagaimana Indonesia yang dulunya memiliki daulat penuh atas Timur Leste (Timor Timur) menanggapi dan menyelesaikan berbagai penyebab atau pun alasan yang membuat Timor Leste kini terpisah dari Indonesia?

Pendahuluan

Sebelum memerdekakan diri, dulunya Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia yang berada di provinsi Timor Timur yang ke-27. Timor Leste yang merupakan negara baru merdeka tahun 2002 berhasil melepaskan diri dari Indonesia di tahun 1999. Sebagai pemerintahan yang baru, Timor Leste tidak begitu saja bisa menjadi satu negara yang berdaulat. Tentunya ada berbagai penyebab atau pun alasan hingga proses terbentuknya Timor Leste menjadi sebuah negara.

Latar Belakang & Analisa

Timor Leste yang dulunya dikenal dengan Timor Portugis semasa penjajahan Portugal tidak diperhatikan dengan baik oleh Portugal yang memegang kendali setelah terjadinya Revolusi Bunga yang melanda Portugal sebagai negara penjajah dan kemudian terjadi penelantaran. Kemudian terbentuk tiga partai utama yaitu Partai Fretelin, Uni Demokrat Timor (UDT), dan APODT. Tiga partai ini tentunya memiliki tujuan/kepentingan berbeda. Partai Fretelin menghendaki agar Timor Portugis merdeka secara mutlak dan berdaulat secara penuh, UDT menghendaki kemerdekaan bertahap 15 tahun, sebaliknya APODT justru ingin agar Timor Portugis berintegrasi dengan Indonesia yang secara geografis dan budaya memiliki kedekatan. Partai-partai tersebut berperan sebagai aktor penting di masa awal konflik yang terjadi di Timor Portugis.

Tujuan-tujuan/kepentingan-kepentingan yang berbeda dari tiga partai tersebut membawa Timor Portugis ke dalam suasana konflik. UDT membuat suatu gerakan untuk memberontak Fretelin sebagai wujud dari persaingan yang tidak sehat. Pemberontakan itu kemudian ditanggapi oleh Partai Fretelin sebagai wujud permusuhan. Fretelin melakukan hubungan dengan kekuatan militer dan melawan gerakan pemberontakan oleh UDT. Aktivitas Fretelin bergerak dalam pembantaian terhadap warga sipil yang memakan korban sekitar 60.000 jiwa. Perlawanan Fretelin yang dibantu oleh kekuatan militer melemahkan kekuatan UDT. Akhirnya UDT kalah dalam permusuhan/persaingan itu dan anggota-anggotanya pun mengungsi ke luar perbatasan Timor Portugis-Indonesia, meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat pro-integrasi Indonesia, termasuk APODT sendiri. Sejak itulah Indonesia ‘masuk’ ke wilayah Timor Portugis. Masuknya Indonesia didampingi oleh Partai APODT sebagai aliansinya.

Masuknya kekuatan Indonesia ke dalam wilayah Timor Portugis, pengaruh-pengaruh Fretelin pun berusaha dihilangkan dengan pembantaian yang dilakukan. Konflik pun semakin memanas ketika Indonesia muncul sebagai aktor lain dalam interaksi berupa konflik intra-state tersebut. Perjuangan kemerdekaan Timor Portugis secara mutlak dan berdaulat penuh yang dijunjung tinggi oleh Partai Fretelin didukung oleh sebagian rakyat Timor Portugis sendiri. Perjuangan kemerdekaan itu kemudian mengakibatkan pertumpahan darah. Banyaknya korban jiwa dari konflik tersebut kemudian menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan pertanyaan atas keabsahan dominasi Indonesia terhadap Timor Portugis. Pada akhirnya, tahun 1976 Timor Portugis bergabung menjadi bagian dari NKRI setelah Amerika Serikat mendesak pemerintahan Suharto untuk mengambil alih Timor Portugis yang pada saat itu “vakum”. Desakan yang dilakukan Amerika Serikat itu, menurut analisa saya, dilakukan karena kecurigaan adanya pengaruh komunis dari Partai Fretelin yang saat itu dipimpin oleh Nicolau Lobato, putra asli Timor Leste yang pernah bersekolah di Rusia (Komunis). Pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia atas Timor Portugis membuat konflik yang ada pun menjadi semakin memanas. Konflik bersenjata kemudian tercipta antara gerilyawan Timor Portugis (Partai Fretelin bersama rakyat pro-kemerdekaan) dengan militer Indonesia.

Dalam kasus Timor Timur, bisa dilihat bahwa penolakan dari masyarakat asli Timor Timur terhadap invasi Indonesia mulai mematik api konflik dengan masyarakat Timor Timur, ditambah lagi dengan faktor pemicu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna meredam gerakan separatis tersebut menjadikan suasana makin memanas. Ternyata yang dilakukan militer Indonesia kala itu adalah pembantaian massal terhadap penduduk yang diasumsikan sebagai pejuang pro-kemerdekaan. Pelanggaran HAM inilah yang lalu menjadi bahan bakar konflik yang berkobar di Timor Timur.

Istilah ‘anak emas’ bisa ditujukan kepada Timor Timur karena perlakuan khusus pemerintah Indonesia pada masa itu yang selalu memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Timur. Perlakuan khusus tersebut menurut analisa saya diberikan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Timor Timur. Ternyata kebencian masyarakat Timor Timur atas Indonesia karena keluarga mereka banyak yang tewas dalam konflik militer Indonesia dengan gerilyawan Timor Portugis sebelumnya semakin menjadi-jadi karena konflik yang berkepanjangan dan juga rasa ketidaknyamanan masyarakat terhadap Indonesia. Sumber potensi konflik lain adalah tidak diberikannya otonomi daerah di Timor Timur, sehingga masyarakat disana tidak boleh mengelola SDA untuk kebutuhan daerahnya.

Konflik demi konflik semakin memanas karena pengaruh Fretelin semakin kuat setelah berhasil mendapat dukungan masyarakat pro-kemerdekaan, APODT yang semakin memberi perlawanan terhadap Fretelin karena APODT pro-Indonesia dan mendapat dukungan militer bersenjata, dan pendekatan militer Indonesia yang dianggap sebagai penindasan terhadap masyarakat Timor Timur kala itu. Kemudian, aksi protes pun dilakukan oleh masyarakat Timor Timur terhadap pemerintah Indonesia. Buntutnya, tahun 1992, terjadi tragedi Santa Cruz. Terjadi penembakan para pemrotes Timor Timur di pemakaman Santa Cruz oleh militer Indonesia. Saat itu para pemrotes yang kebanyakan mahasiswa sedang melaksanakan pemakaman rekan mereka, Sebastiao Gomes, di pemakaman Santa Cruz. Gerakan pemrotes mengiringi jenazah untuk dimakamkan. Di saat yang sama, militer Indonesia mengepung pemakaman itu dan menembaki para pemrotes. Pemerintah Indonesia kemudian berusaha menyembunyikan bukti atau pun menghilangkan jejak yang ada. Namun, wartawan luar negeri sempat mengabadikan tragedi tersebut dan menayangkannya di media seluruh dunia. Wajah Indonesia pun tercoreng akibat tragedi tersebut.

Kebencian masyarakat Timor Timur terhadap Indonesia semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, masyarakat pro-Indonesia juga berjuang untuk tetap mendukung pemerintahan Indonesia sebagai pemegang daulat. Konflik-konflik yang terjadi di Timor Timur entah itu perang saudara atau pun kontak senjata dengan militer Indonesia mendapat desakan dari masyarakat dunia internasional tentang tanggapan dan sikap Indonesia dalam penyelesaian konflik yang ada. Pada tahun 1998, jatuhnya rezim Suharto juga memberikan ‘celah’ bagi rakyat Timor Timur yang pro-kemerdekaan untuk segera merdeka. Munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat internasional menanggapi kasus-kasus yang terjadi di Timor Timur memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan tersebut juga mendorong pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat internasional. Akhinya, Juni 1998, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan kepada Sekjen PBB dan kemudian mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan ini, masih terjadi kerusuhan antara pihak pro-kemerdekaan dan pro-integrasi di Timor Timur.

Selama perang saudara di Timor Timur selama September-November 1975 dan selama pendudukan Indonesia tahun 1975-1999, korban jiwa lebih dari 200.000. Pada tahun 1999, muncul propaganda Fretelin yang menimbulkan reaksi penolakan dari rakyat. Rakyat tidak bisa hidup dari “makan batu” sebagaimana dipropagandakan Fretelin selama kampanye Jajak Pendapat tahun 1999. “Lebih baik makan batu tapi merdeka, dari pada makan nasi tapi dengan todongan senjata”.

Konflik yang berkepanjangan di Timor Timur pada saat itu mulai diupayakan penyelesaiannya. Banyaknya pengaruh dari luar Indonesia membuat pemerintah kian terdesak karena banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan, kerugian material serta segala desakan dari dunia Internasional. Upaya penanganan konflik di Timor Timur adalah usaha cepat dari presiden Habibie yang kala itu menggantikan Suharto. Tuntutan rakyat Timor Timur adalah diberikannya otonomi luas saja, tetapi rakyat Timor Timur malah mendapat sebuah pilihan luar biasa, yaitu sebuah “Kemerdekaan”. Tanggal 29 Januari 1999 merupakan hari  yang menentukan bagi rakyat Timor Timur.

Secara politik, keputusan Habibie itu adalah salah, karena tugas utama seorang Presiden adalah mejaga keutuhan suatu negara. Terlepas dari tindakan kontroversial tersebut, sebenarnya keputusan penyelesaian konflik dari Habibie tersebut tidaklah salah. Selama 32 tahun pemerintahan Indonesia telah berada di bawah rezim Soeharto, perpindahan rezim ini membuat Habibie terdesak terlebih atas kebijakannya dalam membuat referendum.

Dalam keadaan tertekanan, Habibie harus bijak dalam meberikan respon dari rakyat Timor Timur. Akhirnya referendum dengan opsi merdeka tersebut diambil oleh Habibie. Keputusan Habibie atas tuntutan rakyat Timor Timur tersebut memang ekstrim. Atas keputusan Habibie tersebut, banyak pihak yang merasa kecewa karena pengorbanan yang telah diberikan atas persatuan NKRI. Bahkan pihak TNI mengemukakan kekecewaannya secara terbuka atas keputusan itu karena TNI selama ini telah berusaha meredam gerakan-gerakan separatis yang ada secara langsung dan bahkan berkorban jiwa demi meredam separatisme di Timor Timur.

Keputusan Habibie memang ingin menghilangkan tekanan dari dunia internasional. PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memberikan solusi terbaik bagi masalah Timor Timur, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik  di Timor Timur. Timor Timur pun terlepas dari kedaulatan Indonesia di tahun 1999 dan merdeka secara resmi di tahun 2002.

 

Kesimpulan

Revolusi Anyelir (Revolusi Bunga) tahun 1975 membuat Timor Portugis menjadi terlantar dan merupakan awal terbentuknya tiga partai utama yaitu Partai Fretelin, UDT, dan Apodete. Perbedaan kepentingan/tujuan tiga partai tersebut mengawali terjadinya konflik perang saudara di Timor Timur. Invasi/operasi militer Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975 atas desakan Amerika Serikat juga menjadi alasan yang pada akhirnya menyebabkan pengambilalihan kekuasaan atas Timor Timur. Invasi militer itu juga membuat Timor Timur menjadi bagian dari NKRI, tetapi masalah otonomitas daerah dan pengaruh Fretelin untuk memerdekakan Timor Timur kemudian menjadi alasan/sumber konflik antara Indonesia dengan Timor Timur dan perang saudara sesama rakyat Timor Timur antara pro-integrasi Indonesia dengan pro-kemerdekaan. Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Dukungan dunia internasional terhadap Timor Timur untuk merdeka dan desakan dunia internasional terhadap pemerintahan Habibie membuat Habibie tertekan dan mengeluarkan opsi kepada Timor Timur untuk merdeka.

Daftar Pustaka:

–          Konflik Negara VS Masyarakat (NKRI melepas Timor Timur) dilihat tanggal 28 Maret 2012,            < http://alldienow.blogspot.com/2011/01/konflik-negara-vs-masyarakat-nkri.html>

–          Komnas HAM (2000), “Laporan Lengkap KPP HAM tim-tim oleh Komnas HAM”, diambil dari www.komnasham.or.id

–          Masalah Timor Timur Dan Politik Luar Negeri RI, dilihat tanggal 29 Maret 2012,

< http://leser-aceh.blogspot.com/2012/02/perang-irak-iran-perang-teluk-1.html>

–          Teori Konflik, dilihat tanggal 29 Maret 2012,

<http://www.docstoc.com/docs/31341391/Teori-Konflik>

Ular Rheik, Mantan GPK Timtim (Comandante Região 4 Falintil), dilihat tanggal 29 Maret 2012, <http://abraoximenes.wordpress.com/2010/01/11/ular-rheik-mantan-gpk-timtim-comandante-regiao-4-falintil/>

Join 1500+ Our Subscribers

Signup now and get the best posts weekly, and get free ebooks! | Daftar sekarang dan dapatkan artikel terbaik setiap minggunya. Dapatkan juga ebook gratis!

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

About Walter Pinem

Seni Berpikir membahas tentang ilmu hubungan internasional yang berisi hubungan internasional sebagai forum bagi setiap negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Seni Berpikir juga berisi hal-hal lain seputar Wordpress dan Tips Blogging lainnya. Mohon sertakan sumber jika Anda meng-copy-paste tulisan dari dalam situs ini. Regards,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>